Scene 1

Scene 2

Peran ASN Perencana ,  pelaksana ,  dan   pengawas   penyelenggaraan   tugas   umum   pemerintahan   dan   pembangunan   nasional   melalui   pelaksanaan   kebijakan   dan   pelayanan   publik  yang  profesional ,  bebas   dari   intervensi   politik ,  serta   bersih   dari   praktik   korupsi ,  kolusi ,  dan   nepotisme .

Tugas  ASN Melaksanakan   kebijakan  yang  dibuat   oleh   Pejabat  Pembina  Kepegawaian   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan ; Memberikan   pelayanan   publik  yang  profesional   dan   berkualitas ; Mempererat   persatuan   dan   kesatuan  Negara  Kesatuan   Republik  Indonesia.

Scene 3

PNS  berhak   memperoleh : gaji ,  tunjangan ,  dan   fasilitas ; cuti ; jaminan   pensiun   dan   jaminan   hari   tua ; perlindungan ;  dan pengembangan   kompetensi

PPPK  berhak   memperoleh : gaji   dan   tunjangan ; cuti ; perlindungan ;  dan Pengembangan   kompetensi

KEWAJIBAN ASN setia    dan    taat    pada    Pancasila ,  UUD 1945,  NKRI,  dan   pemerintah  yang  sah ; menjaga   persatuan   dan   kesatuan   bangsa ;  melaksanakan      kebijakan     yang     dirumuskan      pejabat   pemerintah  yang  berwenang ;  menaati   ketentuan   peraturan   perundang-undangan ;  melaksanakan       tugas       kedinasan       dengan       penuh   pengabdian ,  kejujuran ,  kesadaran ,  dan   tanggung   jawab ; menunjukkan    integritas    dan    keteladanan    dalam    sikap ,  perilaku ,  ucapan   dan   tindakan   kepada   setiap  orang,  baik  di  dalam   maupun  di  luar   kedinasan ;  menyimpan       rahasia       jabatan       dan       hanya       dapat   mengemukakan   rahasia   jabatan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan ;  dan   bersedia      ditempatkan     di     seluruh      wilayah     Negara  Kesatuan   Republik  Indonesia.

Scene 4

M elaksnakan    tugasnya    sesuai    dengan    perintah    atasan   atau   Pejabat  yang   Berwenang   sejauh   tidak   bertentangan   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   dan   etika   pemerintahan . menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara Menggunakan   kekayaan   dan   barang   milik  Negara  secara   bertanggungjawab ,  efektif ,  dan   efisien M enjaga   agar   tidak    terjadi    konflik    kepentingan    dalam   melaksanakan   tugasnya M emberikan       informasi      secara      benar      dan       tidak   menyesatkan   kepada   pihak  lain yang  memerlukan   informasi   terkait   kepentingan   kedinasan T idak     menyalahgunakan     informasi   intern   Negara,  tugas , status,  kekuasaan ,   dan   jabatannya   untuk   mendapat   atau   mencari   keuntungan   atau   manfaat   bagi   diri   sendiri   atau   untuk  orang lain. memegang     teguh     nilai     dasar    ASN    dan     selalu   menjaga   reputasi   dan   integritas  ASN melaksanakan ketentuan peraturan perundang-  undangan mengenai disiplin Pegawai ASN

Melaksanakan   tugasnya   dengan   jujur ,  bertanggungjawab ,  dan   berintegritas   tinggi ;  Melaksanakan   tugasnya   dengan   cermat   dan   disiplin ;  Melayani     dengan     sikap     hormat ,    sopan ,    dan     tanpa   tekanan ;  melaksnakan      tugasnya      sesuai      dengan      ketentuan   peraturan   perundang-undangan

Scene 5

No.
1.
2.
Perbandingan
PNS
Manajemen PNS terdiri dari:
penetapan pegawai;
pengadaan; pangkat dan
jabatan; pengernbangan
karir; pola karir; prornosi;
tnutasi; penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan;
penghargaan; disiplin;
pernberhentian; jarninan
pensiun dan jarninan hari
tua; dan per-lindungan.
Dapat menduduki seluruh
jabatan ASN
PNS dan PPPK
PPPK
Manajemen PPPK terdiri dari:
penetapan pegawai;
pengadaan; penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan;
pengembangan kompetensi;
pernberian penghargaan;
disiplin; pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan
per-lind ungan.
Hanya dapat men duduki
Jabatan Fungsional, Jabatan
Pirnpinan Tinggi (JPT) Utarna
dan Madya tertentu
serta
j abatan lain yang bukan
merupakan jabatan struktural
tetapi menjalankan fungsi
rnanajernen di instansi
pemerintah kecuali JPT utama
dan madya di bidang rahasia
negara, pertahanan,
keamanan, pengelolaan
aparatur negara,

Scene 6

No.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
PNS
Berusia paling 18
(delapan belas) tahun clan
paling tinggi 35
(tiga puluh lirna) tahun pada
saat
Melalui seleksi adrninistrasi,
seleksi kornpetensi dasar dan
seleksi kornpetensi bidang.
Menjalani rrrasa percobaan
1 (satu) tahun.
Be I-status s e
te tap.
Merniliki N In duk
Pegaw•ai secara Nasional.
Merniliki hak terhadap gaji,
tunjangan, dan fasilitas; cuti;
pensiun dan
jar-ninan hari tua ;
per-Iin ; clan
pe kornpeter•si.
Bentuk perlindungan yang
diperoleh jar-ninan
kecelakaan kerja; jar-ninan
PPPK
kesekretariatan ,
pengelolaan surnber daya alarn.
Berusia paling rendah 20 (dua
puluh) tahun dan paling tinggi
1 (satu) batas
usia tertentu pada j abatan
yang dilarnar sesuai
den gan kete
p era per-undang—
u n d an gan.
WI elalui seleksi adrninistrasi
dan seleksi kornpetensi.
Tidak rnenjalani I-nasa
p rcobaan.
Diangkat dengar• Pe
Ker-ja untuk jangka
te rtentu (paling singkat I
tahun) rangka
rnelaksanakan tugas
per-nerintahan sesuai dengan
kebutuhan Instansi Pernerintah
ketentuan per-undang—
u n d an gan.
Merniliki Nor-nor Induk PPPK.
rvlerniliki hak te gaji dan
tunjangan; cuti; per-lindungan;
d an pen ge
kornpetensi.
Ben tuk per-lindungan yang
dipe roleh bet-upa jarninan hari
tua; kesehatan;
jam-nirvan kecelakaan kerja;

Scene 7

No.
10.
11.
PNS
kematian; dan bantuan
hukum.
Cuti terdiri atas cuti tahunan;
cuti besar; cuti sakit; cuti
melahirkan; cuti karena
alasan penting; cuti bersama;
dan cuti di luar tanggungan
negara.
Setiap PNS memiliki hak dan
kesempatan yang sama
untuk diikutsertakan dalam
pengembangan kompetensi
dengan
memperhatikan hasil
penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS
yang bersangkutan.
PPPK
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Cuti terdiri atas cuti tahunan;
cuti besar; cuti sakit; cuti
melahirkan; dan cuti bersama.
Pelaksanaan pengembangan
kompetensi dikecualikan bagi
PPPK yang melaksanakan
tugas sebagai JPT Utama
tertentu dan JVr Madya
tertentu.
Sumber: PP No. 11 Tahun 2017 dan PP No. 49 Tahun 2018, diolah

Scene 8

Prinsip Sistem Merit 1.  Keadilan   dan   kewajaran 2.  Obyektif 3.  Berbasis   kinerja

Pelaksanaan   Sistem  Merit  dalam   beberapa   komponen   Pengelolaan   ASN 1.  P enyusunan dan penetapan kebutuhan 2.  P enilaian kinerja 3. P engembangan    kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan

Bagi   Organisasi :  Mendukung   keberadaan   prinsip   akuntabilitas  yang  saat   ini   menjadi   tuntutan   dalam   sektor   publik .

Bagi  ASN:  Menjamin   keadilan   dan   juga   menyediakan   ruang   keterbukaan   dalam   perjalanan   karir   seorang   pegawai .

PowerPoint Presentation

Page 1 (0s)

Page 2 (7s)

Page 3 (27s)

Page 4 (59s)

Page 5 (1m 36s)

Page 6 (2m 1s)

Page 7 (2m 43s)

Page 8 (3m 7s)

Page 9 (3m 29s)