Scene 1 (0s)
Permasalahan Pengembangan Wilayah Pesisir. Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
Scene 2 (10s)
LATAR BELAKANG. Potensi sumber daya pesisir Indonesia sangat beragam, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, tetapi tanpa menyadari bahwa potensi tersebut sampai saat ini belum secara optimal dikembangkan dan dikelola sesuai dengan aturan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Kecamatan Arosbaya merupakan kawasan potensi baik dibidang usaha perikanan dan ekosistem mangrove yang terbentang didalamnnya. Dalam mengembangkan potensi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan terkait dibidang usaha perikanan ataupun pada pelestarian ekosistem yang ada..
Scene 3 (45s)
NO TAHAPAN MASALAH 1. Situasi Masalah Adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kerentanan terhadap tingginya muka air laut 2. Meta Masalah Kondisi SDA yang semakin menurun Ketersediaan bahan atau sarana prasarana yang belum mencukupi Kegiatan persiapan oleh para nelayan masih dilakukan dengan seadanya . Belum dapat mengelola dengan baik 3. Masalah Subtansif Belum adanya pengelolaan secara terpadu oleh masyarakat terkait kawasan mangrove. penggunaan teknologi perikanan masih bersifat tradisional . belum terjalinnya kerjasama baik antar pemangku kepentingan . 4. Masalah Formal Masyarakat Pesisir belum bisa mengelola keuangan dengan baik ..
Scene 4 (1m 11s)
Alternatif Dari Adanya Kebijakan Tersebut. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Kelautan Kabupaten Bangkalan, serta perbankan toko sarana dan prasarana membantu masyarakarat pesisir pantai kecamatan Arosbaya dengan memberikan bantuan adanya sumber daya penunjang guna untuk menjadi wadah yang dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan..
Scene 5 (1m 32s)
Metode Alternatif Kebijakan. Metode alternatif kebijakan yang digunakan adalah metode analisis hasil evaluasi . Pemerintah melakukan kerjasama dengan perikanan dan kehutanan seperti melakukan program peduli lingkungan . Serta melakukan adanya penyuluhan perikanan yang meliputi kawasan lingkup kabupaten Bangkalan . Dalam penyuluhan tersebut dilakukan beberapa tahapan yaitu : perencanaan , pelaksanaan , dan evaluasi . Sasaran utamanya para nelayan , pembudidaya , dan pengolah . Anggara penyuluhan dari pusat (APBN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dselenggaranya kegiatan untuk tercapainya kegiatan perikanan dengan hasil yang lebih besar dan masyarakat bisa mengelola pesisir dengan baik ..
Scene 6 (2m 3s)
TERIMA KASIH.