KEBIJAKAN MONETER DIERA SOEKARNO-JOKOWIDODO

KEBIJAKAN MONETER DIERA SOEKARNO-JOKOWIDODO. ·· Dosen pengampu Asrizal Efendy Nasution, SE, M.Si.

NAMA ANGGOTA. Group E. Group E. Group F. Group F.

Pada tahun 1946 pemerintah indonesia mendirikan bank sirkulasi untuk pertama kali yang berbentuk bank milik negara dan pelaksanaanya berupa Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kedua bank milik negara ini dan berbentuk swasta ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksankan penukaran mata uang Hindia, Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintahan indonesia.Tujuan diedarkannya mata uang ini adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Mata uang Republik Indonesia ini hanya mencapai usia 3 tahun 5 bulan saja, sebelum akhirnya ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang yang dikeluarkan De Javasche Bank. Sesuai dengan ..

Undang-undang No.11 Tahun 1953 tersebut terfokuskan pada fungsi bank Indonesia sebagai bank sirkulasi. Tantangan terbesar pada saat itu adalah menyatukan mata uang yang sudah banyak beredar dan berbeda-beda diberbagai wilayah indonesia. Perkembangan politik pada saat itu cenderung menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang dicerminkan oleh pencetakan uang yang berlebihan untuk membiayai defisit anggaran sebagai akibat kebijakan fiskal yang ekspansioner. Kondisi seperti ini menimbulkan melonjaknya jumlah uang yang beredar yang melebihi kebutuhan rill perekonomian sehingga mendorong naiknya harga-harga barang secara tajam, akibatnya laju inflasi membumbung tinggi hingga mencapai 650% pada tahun 1965..

Pada masa ini, perkembangan ekonomi dan keuangan terus terjadi. Pada walnya kebijakan pemerintah lebih diprioritaskan untuk memulihkan stabilitas ekonomi sempat terancam pada pertengahan tahun 1960 an. Disisi moneter, pencetakan mata uang baru untuk pembiayan defisit anggaran pemerintahan dihentikan dan jumlah uang yang beredar dikendalikan, sehingga laju inflasi turun drastis hingga dibawah 10 %. Pada masa ini pemerintah lebih banyak melakukan investasi karena perbankan mengalami kelangkaan sumber dan karena menurunya penghimpunan dana masyarakat dan adanya pembatasan kredit. Pada tahun 1997-an terjadinya krisis ekonomi yang mana melemahnya rupiah telah mendorong investor luar negeri menarik dananya secara bersamaan dari indonesia yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat berharga. Kepanikan yang terjadinya dipasr valuta asing terutama karena perusahaan dan bank-bank didalam negeri ini mendorong devisa untuk membayar dan melindungi kewajiban luar negerinya dari resiko nilai tukar ..

Menghadapi tekanan yang begitu besar terhadap melemahnya nilai tukar rupiah, Bank indonesia pada awalnya melakukan intervensi dipasar valuta asing untuk mempertahankan kisaran valuta asing yang ditetapkan. Untuk menyelamatkan cadangan devisa, Bank Indonesia beberapa kali memperlebar kisaran intervensi nilai rupiah tetapi karena tekanan sangat kuat dan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat cepat dan disertai penurunan cadangan devisa yang cukup besar, maka pemerintahan terpaksa mengubah sistem nilai tukar yang berlaku..

Kebijakan moneter diera kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie yaitu dimana pada Pasca Orde Baru terjadi krisis ekonomi berupa banyaknya jumlah uang yang beredar yang menyebabkan inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp. 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih tujuh bank..

Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. Satu tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak antara lain jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dari semula Rp. 7.000 menjadi Rp. 17.000. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya -13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%..

pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes..

Dimasa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri kebijakan moneter atau . Kebijakan ekonomi megawati yang kontroversi. Bedanya jika Megawati hanya melanjutkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya Habibie melalui stuctrual adjustment program SAP. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua yakni Bantuan Langsung Tunai BLT bagi masyarakat miskin. Selain itu beliau juga membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN.Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan privatisasi BUMN untuk dapat menekan laju inflasi. Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri adapun kebijakan kebijakan pada masa Megawati..

Kebijakan moneter diera presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana agenda utama dalam bidang ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan SBY - Kalla bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera, diantaranya melalui program perbaikan iklim investasi, menjaga stabilitas makro, peningkatan kesejahtraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Presiden SBY menjalankan pemerintahannya dengan menetapkan visi dan misi bidang ekonomi berdasarkan pada prinsip Esbeyenomics5 guna mencapai agenda utama yang telah disebutkan.Adapun Esbeyenomics memiliki tiga karakteristik..

Pertama, Esbeyenomics memberikan perhatian yang sangat besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. SBY menetapkan prinsip tersebut karena tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Menurut ILO (International Labour Organization), jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 terdapat sebanyak 6,1 juta orang yang menganggur, kemudian pada tahun 2002 ada sebanyak 8,6 juta dan tahun 2003 meningkat menjadi 10, 3 juta.Esbeyenomics yang kedua adalah meletakkan prioritas pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan pedesaan..

KEBIJAKAN MONETER DI ERA PRESIDEN JOKOWI Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil dari sisi suplai Menjaga stabilisasi rupiah Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah Nilai tukar mata Rupiah di 2014 mengalami depresiasi terhadap dolar AS namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utamalainnya. Depresiasi Rupiah terhadap dolar AS terjadi pada triwulan IV 2014 dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate. Terhadap dolar AS, Rupiah secara point to point melemah 1,74%(yoy) selama level 2014 kelevel Rp 12.385 perdolar AS.Sementara itu terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang dan Euro Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi..

KESIMPULAN Menurut kelompok kami dari kebijakan Moneter pada masa kepresidan Soekarno hingga Jowidodo yang memiliki kebijakan Moneter yang terbaik yaitu kebijakan moneter pada zaman kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie, karena pada zaman kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie terjadinya krisis dimana pada Pasca Orde Baru terjadi krisis ekonomi berupa banyaknya jumlah uang yang beredar yang menyebabkan inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan BJ Habibie mengambil beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga Sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai Rp. 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank dan mengambil alih tujuh bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program Jaring Pengaman Sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina.Di tengah gonjang ganjingnya situasi polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau berisiko tinggi. "Situasinya unpredictable. Waktu itu, keadaan Indonesia tidak menentu," kenang Habibie. Dan strategi ini terbukti, dengan gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. Satu tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak antara lain jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dari semula Rp. 7.000 menjadi Rp. 17.000. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya -13% menjadi 2%, angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%..