Dinamika hutang luar negeri Indonesia di masa pemerintahan jokowi

Dinamika hutang luar negeri Indonesia di masa pemerintahan jokowi.

Ir. H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua..

Negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia tentu tidak lepas dari hutang luar negeri. Hutang ini dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan tabungan (gap saving), yaitu kondisi dimana tabungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi. Secara teoritis, hutang luar negeri dapat digunakan untuk menutup langkaan dana pembangunan domestic yang diharapkan pengelolaannya dilakukan secara hati-hati (prudential) dan terarah dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang hasilnya untuk membayar cicilan hutang dan bunganya..

Jika dirunut dari tahun ke tahun, utang luar negeri Indonesia di dua periode Presiden Jokowi terus melonjak. Membengkaknya utang luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi ini tercatat sudah terjadi sebelum pandemi virus corona (Covid-19 ). Di awal periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi atau saat masih bersama JK atau pada akhir kuartal IV-2014, posisi ULN Indonesia yang ditarik pemerintah dan BI adalah sebesar 129,7 miliar dollar AS (44,3 persen dari total ULN).Berikutnya pada triwulan IV 2019 atau dimulainya periode kedua Presiden Jokowi, utang luar negeri yang berasal dari pemerintah dan BI tercatat sebesar 202,9 miliar dollar AS.Terbaru, BI melaporkan utang luar negeri Indonesia dari pemerintah dan bank sentral pada akhir kuartal IV 2020 tercatat 209,2 miliar dollar AS atau sekutar Rp 2.907 triliun..

Rasio utang terhadap PDB di akhir triwulan IV 2020 yang tetap terjaga di kisaran 39,4 persen, meskipun meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 38,1 persen.Pada November tahun lalu, pemerintah Indonesia juga baru saja menarik utang cukup besar dalam bentuk utang bilateral. Rinciannya sebesar Rp 15,45 triliun dari Australia dan Rp 9,1 triliun dari Jerman..

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen . Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit negara maju yakni Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen..

Dikutip dari APBN KITA yang secara rutin dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 adalah tercatat sebesar 6.527,29 triliun.Dengan utang sebesar itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini yakni sudah menembus 41,18 persen. Sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang di level 60 persen terhadap PDB. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan atau utang diklaim pemerintah masih dalam batas yang aman..

DAMPAK ADANYA HUTANG LUAR NEGERI Menurut BPS, inflasi adalah kecendrungan naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Maka dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum atau keseluruhan. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator untuk mengukur harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat..

(Rachmadi, 2013) menyatakan bahwa utang luar negeri Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor-sektor ekonnomi yang menyerap utang luar negeri cukup tinggi, terbukti menunjukan pertumbuhan PDB yang terus meningkat. Menurut (Malik, Abdul, 2017), kondisi utang luar negeri pemerintah maupun pinjaman swasta menunjukan tingginya kewajiban Indonesia untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman. Berikut indikator dalam mengukur beban utang yaitu : Rasio layanan utang merupakan perbandingan antara kewajiban membayar utang dan cicilan utang luar negeri dengan devisa hasil ekspor. Ambang batas aman angka rasio layanan utang (DSR) lazimnya menurut para ahli ekonomi adalah 20%..

Utang luar negeri indonesia dan presentaseny a.

Grafik presentasi utang luar negeri Indonesia dari tahun 2004.

Rasio hutang dari Soekarno-Jokowi. RASIO UTANG DARI SOEHARTO KE JOKOWI air. Rasio PDB Soeharro 1967-1998 Rp 955.63 T Rosio utang 57.7% Wahid 17.2% s Y udh Rp 2.608,8 T o 24.7% 2015-2016 0 2004-2014 Rasio Utang BJ Habibie 1998-1999 Rp 938,8 T Rasio utang 85.4% Megawati 20m -2004 Rp 2.303 T Rp 1-298 T Joko Widodo 2014-sckarang Rp T o uto„g 29.1% Was p d a PENGURANGAN UTANG PEMERINTAH JOKOWI -JK [2014-201 8] 45 00 4000 3500 3000 2500 2000 .500 1000 2014-2015 20. 6-201 7 U tar. g 201 7- 20 18 Sisa Uta Juli 2018 Rupiah : Bank.