PRO. LEMBAGA BANTUAN HUKUM PRO KEADILAN. 

Scene 1

LBH PRO KEADILAN. LATAR BELAKANG. LBH PRO KEADILAN didirikan pada tanggal 10 November 2017 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Scene 2

NOTARIS PPAT
u. ASMAN AMANULLAH. s.H.
NO. A
AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PRO KEADILAN
: 16.-
Pada ini, Jurn•at, tanggal (10) sepuluh Nc%zntz tahun (2017)
tujuh
pukul (BO) delapal njluh rnenit. Waktu
dengan Saya,
MUHAMMAD ASHAN AMANULLAH, Sarjana
NotarG dl Kabu;ztgt Kdüa. dihÜl deh *ksi-æW
yang diæbut g»da akhlr Akta ini dæl •telah dikenal Oleh *ya,
12.
13.
- Tuan MUHAMMAD AKBAR, Sarjana Hukum, Ujung pÜ tanggal
tiga puluh Elflan April (1963) æribl ærnbilan ratus puluh tiga, —
Warga tinmal di Kolaka, durian
Lormg PPN 12, Kelurahan Sakuli, Kecamatm Kolakaæ
(NIK) Induk :
seumur hidup.
- Tuan HERMANTO HERMANTO, Sarjana Hukum, di palocx),
(27) dua puluh tujuh bulan Mei taht_m (1%7) embilan
ratus enam tujuh, Warga Incmsia, Wiraswasta,
di Waka, Lingkungan I, Keltn•tm Wundulako,
Kabupaten Kolaka, (NIK) Nornor Induk Kegmduüan •
74010127056mm, samur hidup.
- Tuan KHAERUL MUTHMAINNA alias ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, Sarjana
Hukun, lahir di Kolaka, (20) dua puluh Ixilan Maret tahun
serbu sembilan ratus sernbilm maluh, W&ga Negara Irezia, Honorer, —
tztempat tinggal di Kolaka, Jalan Suka Maju, Dsa Larwrnali, KEam&n Wok),
Kabupatm (NIK) Induk Kgm"ukan •
7401042mmXN)2, t»rtaku hingga hid-up.
— Para tersOJt di tdah —
suatu di Jalan

LBH PRO KEADILAN didirikan pada tanggal 10 November 2017 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

LBH PRO KEADILAN. KEABSAHAN. Pendirian LBH PRO KEADILAN telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 10 November 2017. 

Scene 3

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA
NONOR 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HuKUM
PERKUMPuLAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PRO KEADILAN
a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris M. ASMAN AMANULLAH. SH . sesuai
salinan Akta Nomot 16 Tanggal 10 November 2017 yang dibuat Oleh M. ASMAN
AMANULLAH. SH tentang Badan Hukum Perturnpulan LEMBAGA
BANTUAN HUKUM PRO KEADILAN disingkat LBH PRO KEADILAN tanggal 10
November 2017 dengan Nomor Pendaftaran telah sesuai
dengan Badan Hukum Perkumputan:
b Bahm berdasartan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. pertu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA BANTUAN HUXUM PRO
KEADILAN disirgkat LBH PRO KEADUN;
MENU TUSK AN:
: badan hokum:
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PRO KEADILAN disingkat LBH PRO
KEADILAN
Bertedudukan di KABUPATEN KOLAKA sesuai salinan Akta Nornor 16 Tanggal 10
November 2017 yang dibuat Oleh M. ASMAN AMANULL.AH. SH.
di KABUPATEN KOLAXA
: Keputusan ini tertaku seiak tanqqal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan. keputusan ini akan
dibatalkan atau (fcabut.
Diteta*an di Jakarta. Tanggal 10
2017.
a.n. MEKTERI HOKUM DAN HAK ASASI RANIJSIA
REPUBLIK INLX)NEStA
DIREKTUR JENOERAL
DR. FREDDY HARRIS. SH. LL.M. ACCS.
DICETAX PADA 10 2017

Pendirian LBH PRO KEADILAN telah terdaftar dan disahkan Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 10 November 2017

LBH PRO KEADILAN. AKREDITASI. LBH PRO KEADILAN telah terakreditasi untuk periode 2022-2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. 

Scene 4

ASA,S
KEPUTUSAN MENTERI HUKLJM DAN HAK ASASI MANI-ISIA
REPUBUK INCX)NESIA
NOMOR : M,HH.OI .HN_07.02 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA'ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS
VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAJ BANTUAN HUKUM
PERIODE TAHUN 2019 SO, 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
Menirnbar"
Mengingat
a, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Nornor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. ver"as• dan
bagi L«nbagaOrganisasi Bantuan Hukurn yang layak uru
Pernberi BantuanHukum dari
pemerintah Pusat daerah;
b. bahwa setelah chlakukan verit*asi secara a&nn6tratI maumn
faktual dan dinyatakan Pernberi Bantuan rnüa
terhadap Lernbaga•'Otgmisasi Bantuan Ht.Åutt•1 terse-but
status Akrediasi:
C. bahwa terhadap Bantuan H(Aun ymg tehh
rnemilki Status akreditasi 2016 s.d- 2018.
pergw'jangan sertifikasi untuk mendapatkan akr«itasi yang baru:
d. bahwa status sebagairnana b
2.
3.
dan huruf c, perlu ditetapkan dahrn Keputusan Menten Hukum dm H*
Asasi X4anuSia RI;
Undang-ur&ng Ncrnor Tahun 2Cm tentang K8nen&rOn Negara
(Lembaran Negara Nanor 166.
Tambahan Lembaran Negara Regub* 4916):
Nanor 16 Tahun 2011 Bmtuan
(Lembaran 2011 104.
Tambahan Lembaran Reg.Jb* Ind)nesa 5248);
Peraturan Pemerintah Nonor 42 Tahun 2013 tentarg Syarat dan Tata
Cara Pernberun Bantuan Hukum Dana BantuJ1
Tahun 2013 Nunor Tænbahm
Lembaran Repubik 5421

LBH PRO KEADILAN telah terakreditasi untuk periode 2022-2024 oleh Kementerian Hukum dan HAM RI

LBH PRO KEADILAN. KONDISI KANTOR – HALAMAN DEPAN. 

Scene 5

Kantor LBH PRO KEADILAN terletak di Jl. Pendidikan, No. 79 Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab.  Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara

LBH PRO KEADILAN. KONDISI KANTOR. Suasana ruang pelayanan Bantuan Hukum LBH PRO KEADILAN. 

Scene 6

83 10
vyvpoy
NVIlOV2M OUd
u•ep •sebiV1 ueeuöueouaj .
"mun .
e-- ueupea)l

Suasana ruang pelayanan Bantuan Hukum LBH PRO KEADILAN

LBH PRO KEADILAN. STRUKTUR KEPENGURUSAN LBH PRO KEADILAN. 

Scene 7

PENGUQUS
LEMBAGA BANTUAN IIUKUM
PRO
KETUA
SEAR ETA RIS
unusa
ANGGOTA
NOAH ARA
BIOANO

PRO KEADI. LBH PRO KEADILAN. MUHAMMAD AKBAR, S.H. 

Scene 8

PRO KEADI. LBH PRO KEADILAN. HERMANTO, S.H., CIL.. 

Scene 9

PRO KEADI. LBH PRO KEADILAN. ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H. 

Scene 10

PRO KEADI. LBH PRO KEADILAN. BENI SUSWANTO, S.H., M.H. 

Scene 11

LBH PRO KEADILAN. ASWALUDDIN, S.H. KETUA BIDANG NON LITIGASI. 

Scene 12

LBH PRO KEADILAN. ASRIL JAYA, S.H. KETUA BIDANG LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN. 

Scene 13

KETUA  BIDANG LINGKUNGAN DAN PERTAMBANGAN

LBH PRO KEADILAN. MAKMUR, S.H. KETUA BIDANG DATA & PENGUPLOADAN PERKARA. 

Scene 14

KETUA  BIDANG DATA & PENGUPLOADAN PERKARA

LBH PRO KEADILAN. ANDI AKBAR, S.H., M.H. ANGGOTA LBH. 

Scene 15

LBH PRO KEADILAN. ANDI ISMAYA WIDIASTUTI, S.H. KETUA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN. 

Scene 16

KETUA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN

LBH PRO KEADILAN. HIKMA MIRHANA, S.H. ANGGOTA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN. 

Scene 17

ANGGOTA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK & PEREMPUAN

LBH PRO KEADILAN. VERA NOVIANTI. STAFF ADMIN. 

Scene 18

Scene 19

LBH PRO KEADILAN. ARFANDI RANDRIADI, S.H. PARALEGAL. 

Scene 20

LBH PRO KEADILAN. ANDRI KAMARUDDIN, S.H. PARALEGAL. 

Scene 21

LBH PRO KEADILAN. LBH PRO KEADILAN MEMBANGUN KERJSAMA BANTUAN HUKUM DENGAN PENGADILAN NEGERI KOLAKA. 

Scene 22

LBH PRO KEADILAN MEMBANGUN KERJSAMA BANTUAN HUKUM DENGAN PENGADILAN NEGERI KOLAKA

LBH PRO KEADILAN. PIKET PELAYANAN POSBAKUM PN KOLAKA. 

Scene 23

JENts
m PENGADUN
LAYANAN
LAYANAN HUKUM BAG'
MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Dl PENGADILAN
PERATURAN AGING
NO 1 TAHON 2014
PELAYANAN
POSBAKUM
POSUKUU
2021/6/4
09:37

J EN'S
pos•MuM * %ADLAN
JAM POSBAKUM
ms 'twills
LAYANAN HOKUM BACI
MASYARAKAT MAMPU
Dl PENGADILAN
PELAYANAN
POSBAKUM

LBH PRO KEADILAN. KERJASAMA ANTARA RUTAN KOLAKA DENGAN LBH PRO KEADILAN. 

Scene 24

KERJASAMA ANTARA RUTAN KOLAKA DENGAN LBH PRO KEADILAN

LBH PRO KEADILAN. PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. 

Scene 25

PENYULUHAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

LBH new

Scene 1 (0s)

Scene 2 (8s)

Scene 3 (1m 5s)

Scene 4 (1m 57s)

Scene 5 (2m 46s)

Scene 6 (3m 1s)

Scene 7 (3m 13s)

Scene 8 (3m 23s)

Scene 9 (3m 35s)

Scene 10 (3m 46s)

Scene 11 (3m 57s)

Scene 12 (4m 9s)

Scene 13 (4m 20s)

Scene 14 (4m 31s)

Scene 15 (4m 42s)

Scene 16 (4m 54s)

Scene 17 (5m 5s)

Scene 18 (5m 16s)

Scene 19 (5m 25s)

Scene 20 (5m 34s)

Scene 21 (5m 43s)

Scene 22 (5m 53s)

Scene 23 (6m 4s)

Scene 24 (6m 18s)

Scene 25 (6m 28s)

Scene 26 (6m 39s)

Scene 27 (6m 48s)

Scene 28 (6m 57s)

Scene 29 (7m 6s)